DILAN NEWS, Seluma – Penanganan kasus Penyidikan (Dik) kasus dugaan Pungutan liar (Pungli) pada proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Seluma masih terus melakukan pendalaman, menjelang penetapan status tersangka (Tsk).

Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluna masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Termasuk guru-guru agama dibawah naungan kemenag Seluma. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Dr. Eka Nugraha, SH., MH melalui Kasi Intelejen Renaldho Ramadhan, SH., MH.

“Iya bang, hari ini kita masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bang. Ada 12 guru agama yang hari ini kita mintai keterangan bang,” sampai Renaldho didampingi Kasi Pidsus, Ekke Widoto Khahar, SH MH, Senin (23/06/2025).

Pemeriksaan terhadap ke 12 guru agama dilakukan secara tertutup sejak pagi hingga sore hari, berlangsung di ruang Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma.

“Sejak pagi tadi bang, hingga saat ini tim masih bekerja bang. Kita masih melakukan pendalaman di dalam penyidikan kasus ini bang,” terang Ekke Ekke Widoto Khahar.

Kasus dugaan pungli ini mencuat sejak pelaksanaan seleksi PPG Guru Agama tahun anggaran 2023. Dalam pelaksanaannya, sejumlah guru agama yang ingin mengikuti PPG diduga dimintai uang dengan besaran bervariasi, antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per orang. Uang tersebut dikumpulkan oleh oknum operator yang bersangkutan.

Saat ini penyidikan telah memasuki babak akhir. Kejari Seluma tengah melakukan pendalaman dan analisis terhadap alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka. Sebelum penetapan tersangka, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma kembali menemukan fakta baru yang saat ini masih terus didalami.

“Kami masih menyempurnakan hasil penyidikan dan mengumpulkan bukti tambahan. Setelah semua siap, tersangka akan resmi diumumkan,” Tegasnya.

Kejaksaan konsisten untuk menindak tegas pelaku pungli dalam dunia pendidikan demi menciptakan proses rekrutmen guru yang bersih dan transparan, tanpa intimidasi maupun praktik kecurangan.(Da)

DILAN NEWS, Seluma — Aksi damai yang dilakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II kabupaten Seluma belum mendapatkan kepastian. Massa aksi gabungan honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kecewa dan berpotensi menggelar aksi lagi.

Ratusan honorer menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Seluma mulai Pukul 09.00 WIB dan berakhir membubarkan diri Pukul 14.00 WIB karena belum juga menuai kepastian. Hal tersebut dikabarkan bupati Seluma sedang sakit, Senin (23/06/2025).

Massa aksi, sempat ditemui oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Deddi Ramdhani. Namun, Pj Sekda Seluma tidak bisa memberi keputusan terkait seleksi PPPK tahap II tersebut. Sehingga, massa aksi menolak bertemu ataupun menggelar audensi dengan Pj Sekda.

Massa aksi mendesak agar Bupati Seluma, Teddy Rahman yang menemui mereka. Sayangnya, hingga massa aksi bubar, Bupati Seluma belum tampak hadir ditengah-tengah massa aksi.

Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Andika Pranata, mengatakan aksi ini kedepan berpotensi berlanjut.

“Kemungkinan pasti ada (aksi lanjutan, red). Tapi kami harapkan Bupati bisa membuat keputusan,” ujar Andika.

Andika beraharap, Bupati Seluma bisa memberikan kepastian mengenai seleksi PPPK tahap II. Sebab, banyak honorer yang sudah mengabdi belasan tahun dengan harapan bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi PPPK.

“Silahkan saja menggugurkan peserta siluman, tapi jangan kecewakan kawan-kawan yang sudah honor belasan tahun. Saya sendiri sudah 9 tahun honor,” katanya.

Sementara itu, Pj. Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, mengakui berita acara yang beredar memang hasil rapat Panselda. Namun, berita acara itu hanya hasil kajian yang dilakukan Panselda. Bukan keputusan mutlak terkait seleksi PPPK tahap II.

“Berita acara itu akan disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu,” kata Deddy saat menemui massa aksi.

Deddy menjelaskan, terkait seleksi PPPK tahap II dirinya tidak bisa memastikan akan dilanjutkan atau tidak. Karena, masih menunggu keputusan dari Bupati Seluma. Namun, ia memastikan honorer yang sudah masuk dalam database akan tetap bekerja. (Da)

DILAN NEWS, Seluma — Kembali Marak beredar isu tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum pejabat Seluma. Kali ini isu datang dari pejabat eselon III pemerintah daerah kabupaten seluma yang berujung saling lapor di Polres Seluma.

Saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapps Kasat Reskrim Polres Seluma AKP. Prengki Sirait, SH menyampaikan bahwa perkara ini masih berproses.

“Iya mas, masih dalam proses,” Singkat Prengki Sirait

Sementara itu isu yang beredar Oknum Pejabat eselon III di lingkungan pemerintah daerah berinisial (HW) di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, dan istrinya (WI) yang juga merupakan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber yang enggan disebutkan namanya. Penyebap cek cok rumah tangga ini bermula perbuatan HW yang tidak senonoh disamping istrinya yang sedang tidur.

“Informasinya, berbuat tidak senonoh disamping istrinya yang sedang tidur sehingga WI marah dan berujung ribut suami istri,” ungkapnya.

Hingga berita ini dinaikkan, awak media sudah berupaya untuk mengkonfirmasi kepada HW. Namun sayangnya HW justru tidak menjawab konfirnasi.

Diketahui, bahwa isu ini sudah tersebar luas dan mencoreng citra pemerintah Daerah kabupaten Seluma. Dimana kasus serupa ini banyak menyeret oknum pejabat di lingkungan kabupaten Seluma. (Da)

DILAN NEWS, Seluma – Rencana penambangan emas PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menjadi sorotan karena ancamannya terhadap satwa dan lingkungan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Bengkulu, Dodi Faisal, menegaskan bahwa rencana penambangan ini harus ditolak untuk mencegah kerusakan ekologis.

“Hilangnya tutupan hutan secara langsung akan menghilangkan fungsi kawasan sebagai penyerap karbon. Hutan yang gundul akan memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang mengancam pemukiman warga di sekitarnya,” ujar Dodi.

Kerusakan Ekologis, Hilangnya tutupan hutan secara signifikan di kawasan Bukit Sanggul dapat menghilangkan fungsi kawasan sebagai penyerap karbon dan memicu bencana ekologis. Ancaman terhadap Satwa,Aktivitas pertambangan dapat menghancurkan rumah bagi satwa kunci seperti Harimau Sumatera dan burung Rangkong. Pencemaran Lingkungan, penambangan emas berpotensi menggunakan zat kimia berbahaya seperti merkuri, yang dapat mencemari sungai-sungai dan mengancam kesehatan masyarakat.

“Habitat hewan yang dilindungi itu bakal hilang, dengan hadirnya tambang emas,” kata Dodi.

Walhi telah melakukan penolakan terhadap rencana tambang emas ini sejak 2017. Berbagai LSM, akademisi, dan mahasiswa juga menolak rencana penambangan emas ini.

“Sampai sekarang ternyata persoalan tambang emas itu menjadi isu bersama. Gejolak penolakan tidak hanya datang dari Walhi, namun juga NGO lain, akademisi, hingga mahasiswa,” ungkap Dodi.

Dodi meminta Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk secara tegas menolak tambang emas tersebut. Gubernur juga harus sejalan dengan keinginan besarnya menjadi Bengkulu sebagai daerah konservasi.

“Gubernur harus menolak tambang emas itu. Jika dibiarkan, maka anak cucu pada masa depan akan kehilangan udara segera yang dihasilkan dari kawasan hutan,” tegas Dodi. (rrt)

Kehadiran Tambang Emas di Seluma, Hadirkan DILAN NEWS, Seluma – Kekhawatiran terhadap rencana eksplorasi tambang emas di Kabupaten Seluma menuai respon keras dari kalangan pengggiat lingkungan. Salah satunya datang dari Puji Hendri, aktivis lingkungan yang dikenal vokal memperjuangkan kelestarian alam Bengkulu.

Dengan nada tegas, Puji menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup masyarakat.

“Kami menolak keras segala bentuk tambang emas yang hanya menyisakan luka permanen bagi bumi Seluma. Hutan dirusak, sungai tercemar, dan rakyat yang jadi korban. Apakah itu yang kalian sebut pembangunan?” tegas Puji.

Menurut Puji, dampak lingkungan dari aktivitas tambang bukanlah hal sepele. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan permanen. Bahkan parahnya mengancam sumber kehidupan warga sekitar, seperti air bersih, lahan pertanian, dan habitat satwa.

“Jangan gadaikan masa depan anak cucu demi kepentingan sesaat. Bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi mendatang,” tegasnya.

Puji mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mempertimbangkan kembali izin eksplorasi tambang, dan lebih berpihak pada perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.

Jika Bicara tambang emas di Seluma katanya, artinya bicara soal kehidupan dan kebijakan.Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD, yang berbunyi bahwa numi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam pasal ini seharusnya mampu untuk mengeveluasi banyak kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat.

Lanjutnya, jika melihat konsep ekonomi pemerintah saat ini semakin ekstaktif atau pengambilan SDA secara besar besaran tanpa mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan sehingga membelakangkan hak rakyat dan keberlanjutan lingkungan, dan ini jelas pelanggaran oleh Pemerintah akan pasal tersebut.

” Kita tanya pemerintah, tambang emas di Bukit sanggul untuk kesejateraan atau kemakmuran siapa? sudah jelas bukan untuk rakyat. Karena rakyat menolaknya, tidak ada manfaatnya untuk rakyat, yang ada malah mengancam kehidupan karena menghilangkan fungsi hutan. Lantas, kenapa pemerintah malah kuat memberi jalan untuk perusahaan pertambangan ?” tegas Puji

Puji menduga diturunkannya fungsi kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul Seluas 19.939,57 Ha menjadi kawasan Hutan Produksi oleh Kementerian LHK RI pada tahun 2023 adalah jalan yang dibuka pemerintah untuk kepentingan perusahaan pertambangan emas ini.

Diperjelas lagi dengan perizinan perusahaan emas PT. ESDM (Energi Swa Dinamika Muda) telah meningkat dari IUP (Izin Usaha Pertambangan) menjadi IUP Operasi Produksi pada 17 Januari 2025 hingga 17 Januari 2045.

” Kebijakan ini dihadirkan ditengah penolakan oleh rakyat dan organisasi-organisasi lingkungan. Kita menduga ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah pada proses penerbitan perizinan ini,” pungkasnya. (Da)