DILAN NEWS, Seluma — Toko Pemuda Kabupaten Seluma Heru Saputra, melontarkan kritik tajam terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menetapkan Ketua DPRD definitif Seluma. Hingga delapan bulan pasca pelantikan anggota DPRD pada Oktober 2024, SK penunjukan Ketua DPRD dari PPP belum juga diterbitkan.
Heru menyebut kekosongan jabatan Ketua DPRD ini telah menyebabkan stagnasi sejumlah agenda penting, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Ia menilai, keterlambatan ini sebagai bentuk ketidaktegasan dan ketidaksiapan Ketua Umum PPP, Mardiono, dalam menjalankan roda organisasi partai.
“Kalau memang tidak mampu memimpin, sebaiknya Ketua Umum PPP mundur saja. Jangan-jangan beliau bahkan tidak memahami aturan internal partai. Ini memalukan,” tegas Heru.
Menurutnya, sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) partai, proses penunjukan pimpinan DPRD seharusnya tidak memerlukan waktu lama apalagi menjadi ajang tarik ulur politik. Dari enam anggota DPRD PPP di Seluma, hanya satu yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak kepartaian yang memadai untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
“Di dalam AD/ART sudah sangat jelas. Posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara adalah prioritas untuk diusulkan. Kalau tidak ada yang layak, baru digunakan mekanisme lain. Tapi dalam kasus ini, justru yang layak diabaikan, DPP ke mana? Ketua DPW PPP Bengkulu ke mana? Jangan hanya duduk manis,” tambahnya dengan nada tinggi.
Heru juga mengapresiasi peran signifikan Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, Erwin Octavian, yang dinilainya sukses membesarkan nama PPP di Seluma dan Bengkulu Tengah. Namun, ia mempertanyakan sikap pasif Erwin dalam menyikapi kebuntuan penunjukan Ketua DPRD.
“PPP di Bengkulu nyaris tak dilirik sebelum Erwin hadir. Tapi kalau sekarang hanya diam menyaksikan kekisruhan tanpa ketegasan, lebih baik Erwin juga mundur. Ketua Umum dan DPW jangan terjebak kepentingan pribadi,” sindirnya.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa jika SK Ketua DPRD Seluma tak segera diterbitkan, maka dirinya tak segan mendesak pengunduran diri Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua DPW PPP Bengkulu Erwin Octavian sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
“Kader sudah bekerja memenangkan partai, tapi ketika saatnya menentukan arah kepemimpinan, pusat justru gamang. Ini preseden buruk bagi PPP. Jangan korbankan kepentingan rakyat demi manuver elit,” pungkasnya.
