DILAN NEWS, Seluma – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) adalah organisasi yang dibentuk sejak tahun 2015 silam. Tujuan berdirinya JPKP yakni mewujudkan masyarakat sejahtera, pemerintahan yang bersih dan berwibawa memalui pembangunan yang pro rakyat.
Ketua JPKP Kabupaten Seluma Novianto buka suara terkait konflik Agraria di Bumi Serawai Serasan Seijoan. Dirinya menunggu realisasi program 100 hari kerja bupati Seluma Teddy Rahman.
“Kita tunggu program 100 hari kerja pak Teddy Rahman ini, apakah ada keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Khususnya masyarakat yang saat ini sedang berjuang dengan permasalahan agraria,” Ucap Novianto Ketua JPKP Kabupaten Seluma.
Dirinya berharap, agar pemerintah hadir dalam gejolak yang ada. Diketahui bahwa masyarakat saat ini masih banyak yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan.
“Kita sangat berharap agar pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Banyak perusahaan yang bandel dari segi perizinan yang berdampak kepada PAD, ada juga perusahaan yang mengklaim tanah masyarakat yang nantinya berpotensi konflik,” Jelas Novianto.
Disisi lain, dirinya juga siap membeberkan pelanggaran-pelanggaran perusahaan di kabupaten Seluma.
“Kita siap beberkan seluruh pelanggaran perusahaan yang ada di kabupaten Seluma ini. Mulai dari perusahaan Tambak Udang yang belum ada HGU, Penguasaan Lahan diluar HGU, Alih Fungsi Komoditi tanpa izin, dan masih banyak lagu yang lainnya,” Tutup Novianto.
Diketahui juga JPKP Seluma saat ini sedang mendampingi masyarakat yang bersengketa dengan beberapa perusahaan.
“Ya, kita sedang mendampingi masyarakat, nanti hasil kajian lapangan akan kita bawa ke tingkat nasional. Kebetulan kita akan difasilitasi oleh JPKP Pusat untuk menyampaikan permasalahan Agraria kepada wakil presiden tanggal 10 mendatang,” Tutup Novianto. (Da)
