Dilannews.com, Bengkulu selatan| Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, melaksanakan musyawarah sekaligus penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 dan pembentukan team 11 .Jumat, 24/10/2025.
Musdes ini bertujuan untuk menyepakati rencana kegiatan prioritas untuk tahun 2026, menetapkan RKPDes melalui Peraturan Desa (Perdes), dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2026.
Acara ini digelar di Kantor Desa Tanjung Beringin dan dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Beringin Sabirin beserta perangkat desa, Camat Air Nipis yang di wakilkan, Pendamping teknis, Babinsa, Ketua dan Anggota BPD, Pendamping desa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.
” Kepala Desa Tanjung Berangin Sabirin Menyampaikan’ Musyawarah penetapan rkpdes untuk tahun 2026 dan rencana pembangunan desa tanjung berangin ,bahwa tahun 2025 ini masih ada yang belom terlaksanakan, untuk ini kita musyawarahkan lagi dan menentukan untuk di tahun anggaran 2026 .
Untuk itu rencanakan pembangunan, pemberdayaan. Yang sangat di butuhkan untuk masyarakat sesuai permasalahan dan yang prioritaskan maka itu kita musyawarahkan lagi. “Ujar Kades.
Ketua BPD menyampaikan “Apa saja yang di utamakan dan di prioritas dalam keinginan masyarakat ,menggali aspirasi masyarakat. Jangan sampai keluar dari daftar dari rincian yang sudah di data RPJMDes.
Untuk itu kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. “Ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Camat yang di wakilkan menyampaikan” Apresiasinya atas semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Desa Tanjung Beringin.
“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tanjung Beringin yang telah berperan serta dalam musyawarah ini. Semoga hasil yang disepakati dapat membawa manfaat nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Musyawarah ini menjadi momentum penting untuk menyusun prioritas pembangunan desa di tahun 2026, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara transparan dan demokratis. (EP)
